Jenderal Berpena: 39 Buku Dedi Prasetyo Jadi Bukti Polri Tak Hanya Andalkan Seragam

Di tengah hiruk pikuk tugas penegakan hukum, Wakil Kepala Polri, Komjen Pol. Dedi Prasetyo, membuktikan bahwa seragam tidak melulu soal otot dan kewenangan. Sebanyak 39 dari 40 buku karyanya baru saja mengantongi sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), menandai tonggak baru dalam transformasi institusi menuju era kepolisian yang berbasis pengetahuan. Langkah ini bukan seremonial belaka, melainkan sebuah deklarasi bahwa pengalaman di lapangan, sekecil apa pun, layak diabadikan menjadi warisan pemikiran. Koleksi bukunya, yang 39 di antaranya diterbitkan Raja Grafindo Persada dan satu judul oleh Universitas Brawijaya, kini menjelma menjadi aset intelektual negara yang terlindungi.

Bagi Dedi Prasetyo, menulis adalah panggilan untuk berbagi dan mendokumentasikan pengalaman panjangnya di berbagai medan tugas. Menurutnya, polisi masa kini harus bertransformasi, tidak lagi hanya mengandalkan kewenangan, tetapi juga wawasan dan ilmu pengetahuan yang mumpuni. “Polisi masa kini tidak boleh hanya mengandalkan otot dan kewenangan, tetapi harus berbasis pada ilmu pengetahuan. Menulis bagi saya adalah cara berbagi sekaligus mengabadikan pengalaman lapangan,” tegasnya usai menerima sertifikat. Ia yakin, dengan bekal literasi yang kuat, generasi penerus Polri akan lebih siap menghadapi tantangan tugas yang kian kompleks.

Rentang tema yang diangkat dalam buku-buku tersebut sangat luas, mencerminkan cakrawala berpikir seorang pemimpin di era modern. Mulai dari strategi keamanan dan kontraterorisme, hingga isu-isu non-tradisional seperti ketahanan pangan dan mitigasi bencana, semuanya dibedah dengan kacamata kepolisian. Tak ketinggalan, ia juga menyoroti pentingnya reformasi internal melalui meritokrasi dan pengembangan karier berbasis kompetensi, serta adaptasi teknologi dan manajemen media untuk menjaga stabilitas keamanan di era digital.

Dengan diakuinya hak cipta atas karya-karya ini, Dedi Prasetyo berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sumber daya manusia Polri. Ia percaya, peningkatan kualitas SDM adalah kunci utama untuk memenuhi ekspektasi publik akan institusi yang profesional, modern, dan terpercaya. “Polri perlu dibekali wawasan dan keilmuan yang cukup untuk bisa memenuhi ekspektasi ideal masyarakat Indonesia,” imbuhnya, menekankan bahwa kepercayaan publik dibangun di atas fondasi kompetensi dan integritas yang kokoh.

Lebih dari sekadar tumpukan kertas, 39 buku yang kini terdaftar HAKI ini adalah representasi dari upaya sistematis membangun memori institusi. Karya-karya ini diharapkan tidak hanya menjadi bacaan wajib bagi anggota Polri, tetapi juga referensi berharga bagi akademisi dan masyarakat umum. Warisan intelektual ini adalah fondasi untuk membangun budaya riset dan inovasi, memastikan bahwa transformasi Polri berjalan berkelanjutan, melampaui batas generasi dan zaman. (Avs)